I. pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang

         I.     
PENDAHULUAN

A.   
Latar
Belakang Masalah

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pria dan wanita yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan sebagai suami dan istri. Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “bahwa pengertian perkawinan sebagai
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan merupakan suatu
perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan
perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam
perkawinan, para pihak tidak bisa menentukan isi dan bentuk perjanjiannya
selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Di sisi lain dalam hal
pembatalan perjanjian, perkawinan tidak mengenal batasan waktu, perkawinan
harus kekal, kecuali karena suatu hal diluar kehendak para pihak, barulah
perkawinan dapat diputuskan, salah satunya melalui pembatalan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan mendapat pengaruh yang besar dari berbagai agama karena
berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan ditegaskan bahwa “sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaan dari orang yang melangsungkan perkawinan”. Karena ketentuan Pasal 2 Ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan ini, ada dua aturan hukum yang harus dijadikan
pedoman, yaitu Undang-Undang Perkawinan pada satu sisi dan hukum agama pada
sisi lain.

Agama Katolik merupakan salah satu
agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang mulai masuk di Indonesia sejak
masa penjajahan dan telah mendapatkan pengakuan dari Undang-Undang Dasar 1945. Agama Katolik baru memasuki tanah Jawa pada masa
pemerintahan Gubernur Jendral Herman Willem Daendels di Batavia awal abad 19 dengan didirikan gereja pertama di sana
pada tahun 1807 dan disertai dengan diakuinya oleh Vatikan. Vatikan sebagai tempat kedudukan
Paus yang menjadi pemimpin tertinggi agama Katolik menjadi pusat dari Gereja
Katolik seluruh dunia. Hal tersebut juga menimbulkan terjadinya sentralisasi
dalam peraturan-peraturan dan kebiasaan pada umat Katolik di seluruh dunia yang
berpedoman pada Dokumen Gereja yang diterbitkan di Vatikan. Dari sekian banyak
Dokumen Gereja, terdapat kodifikasi hukum kanon yang berlaku bagi seluruh
Gereja Katolik di dunia, yaitu Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici). Kedudukan dan kekuatan Kitab Hukum
Kanonik terhadap sistem hukum di Indonesia mendapat pendasaran dan kekuatannya
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Pancasila.

Dalam konteks studi Hukum Gereja,
kasus pembatalan perkawinan kanonik adalah kasus di mana perjanjian perkawinan
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu tidak sah sehingga tidak
tercipta sebuah perkawinan.

B.    
Rumusan
Masalah

Berdasarkan uraian yang
telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka tujuan dari penelitian ini
adalah:

1. Untuk mengetahui persyaratan dan proses
pembatalan perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik dan Undang-Undang Perkawinan.

2. Untuk mengetahui akibat hukum
pembatalan perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik dan Undang-Undang Perkawinan.

     
II.     
PEMBAHASAN

A.   
Perbandingan
Persyaratan dan Proses Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan
dan Kitab Hukum Kanonik

Pembatalan Perkawinan
diatur dalam pasal 22 hingga 28 UU Perkawinan, dimana perkawinan dapat
dibatalkan apabila para pihak yang terlibat tidak dapat memenuhi syarat-syarat
sahnya perkawinan. Hukum pembatalan perkawinan memiliki dasar yang kuat,
ditunjukkan dari dari apabila pasangan yang membatalkan perkawinan, tidak akan
mengurangi ketentuan Pasal 1 Ayat(2) dan Pasal 4 dalam UU Perkawinan.

Dalam Agama Katolik,
dasar pelaksanaan hukum didasarkan pada Kitab Hukum Kanonik. Pembatalan
perkawinan pada KHK diatur dalam kanon 1676 – 1691.

Menurut UU Perkawinan,
perkawinan dapat dibatalkan apabila syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawinan tidak terpenuhi. Selain hanya syarat yang tidak terpenuhi, faktor
dan alasan untuk membatalkan perkawinan juga diatur di dalam UU Perkawinan.

Sedangkan menurut Kitab
Hukum Kanonik, ada tiga alasan mendasar yang dapat menyebabkan sebuah
perkawinan dibatalkan, antara lain:

1.      Kasus
karena halangan yang menggagalkan.

Kasus karena halangan
yang menggagalkan ini bisa terjadi karena antara kedua belah pihak terdapat
cacat atau terdapat salah satu dari 12 halangan nikah yang menggagalkan
sebagaimana dicantumkan dalam Kanon 1083-1094, Kitab Hukum Kanonik.

2.      Kasus
karena cacat atau ketiadaan tata peneguhan kanonik.

Kasus karena cacat atau
ketiadaan tata peneguhan kanonik terjadi karena perkawinan yang disangkakan
telah terjadi antara pasangan suami-istri itu, terjadi namun belum dikukuhkan
atau belum memiliki kepastian hukum kalau mereka pernah dikukuhkan di gereja
oleh pemimpin gereja.

3.      Kasus
karena cacat dalam kesepakatan perkawinan

Kasus karena cacat dalam
kesepakatan perkawinan yang terjadi karena perkawinan yang dilangsungkan itu
terjadi karena keterpaksaan, penipuan, atau pun karena ancaman.

UU
Perkawinan secara tegas mengatur menyangkut
kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaan serta pihak pihak yang dapat
mengajukan pembatalan perkawinan tersebut. Di dalam agama Katolik, pihak yang
berhak untuk mengajukan pembatalan diatur dalam Kitab Hukum Kanonik, yaitu
Kanon 1674. Kanon 1674 menyatakan bahwa yang dapat menggugat perkawinan adalah
pasangan suami-isteri dan promotor iustitiae; jika nullitasnya sudah tersiar
apabila perkawinan itu tidak dapat atau tidak selayaknya disahkan.

Pembatalan perkawinan dapat
diajukan ke pengadilan agama di wilayah hukum tempat tinggal suami atau isteri
atau tempat perkawinan dilangsungkan. Perkawinan dianggap batal setelah putusan
diberikan oleh Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku
sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pembatalan Perkawinan menurut UU Perkawinan
memiliki prosedur yang runtut dan rinci, yaitu dimulai dari pengajuan gugatan,
penerimaan perkara,pemanggilan dan persidangan. Sedangkan dalam pembatalan
perkawinan Katolik, pembatalannya memiliki proses dan tahapan tertentu. Pembatalan
perkawinan Katolik dapat diajukan di pengadilan gerejawi yang memiliki
kompetensi relative untuk memutuskan pembatalan perkawinan tersebut.

Undang-Undang Perkawinan dan Kitab
Hukum Kanonik memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam mengatur dan
memberikan jalan keluar bagi kasus pembatalan perkawinan. Di dalam
Undang-Undang Perkawinan maupun Kitab Hukum Kanonik, keduanya sama-sama
mengakui perkawinan sebagai bentuk perjanjian khusus yang mengikat dua orang
manusia berbeda agar menjadi satu kesatuan dengan status suami dan isteri
secara sah. Di sisi pembatalan perkawinannya, kedua dasar hukum ini sama-sama
mengakui adanya pembatalan perkawinan yang didasarkan dan disebabkan dari
hal-hal tertentu, secara internal maupun faktor eksternal. Tidak hanya itu, kedua
dasar hukum ini juga mengatur dan memiliki syarat untuk pihak yang dapat
mengajukan pembatalan perkawinan, dan pasangan suami-isteri di mata kedua dasar
hukum ini dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

B.    
Perbandingan
Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kitab
Hukum Kanonik

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum,
sehingga akibat yang muncul dari pembatalan perkawinan secara hukum
mempengaruhi pihak-pihak yang terkait perkawinan, termasuk keduabelah pihak
yang sebelumnya melangsungkan perkawinan.

Menurut UU Perkawinan, suatu perkawinan disebut batal setelah
keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat
berlangsungnya perkawinan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang dimuat
dalam Pasal 28 ayat (2) adalah bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap
pihak-pihak berikut:

1.     
Anak-anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut

2.     
Suami atau isteri
yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama

3.     
Orang-orang
ketiga lainnya tidak termasuk dalam poin (1) dan (2)

Sedangkan dalam Kitab Hukum Kanonik, hal-hal mengenai akibat hukum
dari pembatalan perkawinan terhadap anak dan harta benda tidak diatur. Menurut
kanon 1671 perkara perkara perkawinan orang orang yang telah dibabtis dari
haknya sendiri merupakan wewenang hakim gerejawi. Dapat disimpulkan bahwa
wewenang hakim gerejawi hanya meliputi hubungan perkawinan yang sudah disahkan
oleh gereja saja dan tidak mengatur mengenai akibat-akibat perkawinan, salah
satunya adalah anak dan harta bersama. Karena di KHK tidak diatur mengenai
akibat hukum dari pembatalan perkawinan, maka akibat hukum yang ditimbulkan
akan mengacu ke UU Perkawinan dan KUH Perdata.

  III.      PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di
atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1.      Ketentuan
pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan dan KHK pada dasarnya memiliki
konsep yang sama, yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila syarat perkawinan
tidak sah atau terpenuhi. Syarat sahnya suatu perkawinan diatur secara lebih kompleks
di dalam KHK dibandingkan UU Perkawinan. Hal ini dikarenakan KHK memiliki lebih
banyak syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat dikatakan sah.

2.      Di
dalam UU Perkawinan terdapat
ketentuan yang terkait akibat pembatalan perkawinan terhadap anak yang
dihasilkan selama perkawinan dan harta bersama suami istri. Sedangkan di dalam
Kitab Hukum Kanonik sebaliknya tidak mengatur hal-hal yang bersifat perdata dan
mencantumkan dasar hukum agar hal-hal yang bersifat perdata dapat diselesaikan
sesuai hukum perdata yang berlaku. Dengan demikian, pengaturan mengenai akibat
hukum dari pembatalan perkawinan diatur secara lebih mendetail dalam UU
Perkawinan.

Dari
hasil penelitian di atas, maka penulis menyarankan agar masyarakat secara umum
dapat mengerti syarat
sahnya perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan agar kedua belah pihak yang
melangsungkan perkawinan dapat mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri
dapat dicapai dan dapat menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kebatalan
dalam perkawinan yang dilangsungkan.

Bagi
masyarakat yang khususnya beragama Katolik agar memastikan bahwa perkawinan yang dilangsungkan telah memenuhi
syarat sah perkawinan yang diatur Kitab Hukum Kanonik. Kendati demikian,
apabila terdapat masalah-masalah perkawinan yang berakar dari syarat sahnya
perkawinan itu sendiri, pembatalan perkawinan dapat menjadi jalan keluar dalam
permasalahan perkawinan Katolik. Sehingga perkawinan yang pada dasarnya tidak
memenuhi syarat sahnya perkawinan itu sendiri tidak mengikat dan merugikan
salah satu atau kedua belah pihak.

x

Hi!
I'm Marcella!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out